?? ???? ???????? ?? ???? ????

Senin, 2 Desember 2013 04:58 WIB
148x ditampilkan Mahasantri Mahad Aly Ijtihad Hadits Nass Mujtahid

?? ???? ???????? ?? ???? ????

�Tidak ada ranah untuk ijtihad dalam sebuah nass�[1]

?? ???? ???????? ?? ???? ????

A.����� Makna Kaidah

Tujuan seseorang untuk melakukan ijtihad adalah untuk memperoleh suatu hukum dari sebuah nass (teks Al-Qur�an dan Hadits). Namun ketika ada nass yang sudah jelas menentukan hukumnya dan jelas pula dalalahnya, maka tidak boleh dijadikan obyek ijtihad. Karena tidak mungkin dalam satu nass ada dua hukum, yang satu dihasilkan dari nass itu sendiri atau Syari� dan yang satu dihasilkan dari seorang mujtahid yang mencurahkan fikirannya untuk menemukan hukum yang lain. Dengan begitu mujtahid telah mengabaikan hukum yangditentukan oleh Syari�. Padahal hukum yang dihasilkan dari ijtihad adalah bersifat dhanny. Sedangkan hukum yang dijelaskan oleh nass adalah hukum syar�iy dan bersifat qat�y atau yaqiny. �Sehingga tidak boleh meninggalkan hukum yang sudah qat�y demi mengasilkan hukum yang dhanny. Dalam segi redaksi, maka nass Al-Qur�an atau hadits dapat diklasifikasi menjadi empat:

  1. Dhahir yaitu lafadz yang maksudnya sudah jelas dilihat dari shigatnya (bentuk kalimat), namun memungkinkan untuk ditakwil.
  2. Nass yaitu lafadz yang lebih jelas dari pada Dhahir dipandang dari segi makna susunan kalam, bukan dari shigat, namun masih bisa ditakwil.
  3. Mufassar yaitu lafadz yang lebih jelas dari nass dan tidak bisa ditakwil
  4. Muhkam yaitu lafadz yang tidak bisa ditakwil dan dinasakh. [2]

  Dari penjelasan di atas, maka bisa diketahui bahwa yang dimasud tidak ada obyek ijtihad dalam sebuah nass adalah nas-nas yang bebentuk mufassar dan muhkam.

???????????? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ???????

�Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. . .� [QS: Al-Maidah (5):38] Ayat ini adalah jelas bahwa sanksi bagi sariq (pencuri) adalah dipotong tangannya baik laki-laki atau perempuan. Oleh kerena itu, sesorang tidak boleh berijtihad dengan ayat ini, sehingga menghasilkan hukum bahwa sanksi bagi pencuri yang sudah mencapai satu nishab adalah dipotong kaki atau dipenjara, atau bahkan sanksi potong tangan adalah bagi laki-laki saja bukan perempuan.[3] Sedangkan dhahir dan nass bisa dijadikan obyek ijtihad karena keduanya memungkinkan ditakwil. B.���� Ijtihad Secara bahasa ijtihad diambil dari kata �juhdi� yang bermakna mencurahkan segala kemampuan dalam mencari sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang mengandung masyaqqah.[4]� Ijtihad menurut ushuliyin adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syar�iy yang bersifat dhann.[5] Atau mengerahkan segala kemampuan dalam menggali dalil-dalil syar�iy untuk memperoleh hukum syar�iy dari dalil tafshily.[6] Kesimpulannya, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk menggali sebuah hukum dengan melalui metode-metode tertentu untuk mencapainya. Sedangkan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dengan demikian, seorang faqih (ahli ilmu fiqh) tidak bisa dikatakan mujtahid selama ia belum mencurahkan segenap kemampuannya untuk memperoleh suatu hukum dari sebuah dalil.[7] C.����� Kewajiban Ijtihad Ayat-ayat Al-Qur�an dan hadits sebagai dalil suatu hukum sangatlah terbatas.� Sedangkan kasus-kasus yang bermunculan seiring dengan berkembangnya zaman jumlahnya tidak terbatas. Sebagian kasus-kasus yang terjadi sudah dijelaskan oleh nass secara jelas, dan ada sebagian secara tidak jelas (secara implisit). Di dalam kasus yang kedua ini, untuk memperoleh suatu hukum tidak boleh sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghasilkan hukum dari nass tadi. Itu disebabkan karena sulitnya memperoleh hukum dari teks yang tidak tegaskan secara shorih. �Sehingga hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan syari� yaitu untuk menggapai kemaslahatan dan menolak mafsadat. Namun tidak boleh ada kasus-kasus yang hukumnya tidak ada, dalam artian dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, agar hukum-hukum terus stabil, maka kasus-kasus yang tidak dijelaskan tadi tetap ada hukumnya dengan cara ijtihad. Seseorang yang sudah mencukupi syarat-syarat sebagai mujtahid maka dia wajib melakukan ijtihad, karena pada saat itu ia dibebani oleh syara� untuk menggali hukum-hukum masalah yang muncul dimana tidak ditegaskan secara langsung oleh Syari�, baik dia melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena sudah menjadi kewajiban dia untuk ijtihad, sehingga apabila ia tidak melakukannya, ia akan berdosa sampai ia melakukannya.[8] Para ulama sepakat bahwa kewajiban ijtihad ini sudah ada dalam Al Qur�an dan As Sunnah. Diantaranya, Allah berfirman,

??? ???????? ????????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??????????

�Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.� [QS: An-Nisa�: 59] Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah membagi hukum menjadi dua. Pertama, hukum yang Allah tegaskan secara jelas dalam Al-Qur�an atau Hadits dan Allah memerintahkan untuk taat dan mematuhinya karena turun langsung dari Allah SWT. Kedua, hukum yang Allah tidak tegaskan secara langsung dalam Al-Qur�an maupun Hadits. Oleh karena itu diperintahkan untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksud �radd� (mengembalikan) adalah mengembalikan kepada hukum-hukum Allah yang sudah ada di Al-Qur�an dan Hadits. Oleh karena harus itu, untuk merealisasikannya, jelas butuh pembahasan dan perenungan yang mendalam sehingga hukum yang dihasilkan tidak melampaui rel-rel yang telah ditetapkan syari� dan mengandung maslahat.[9] Begitu sulitnya dalam menggali hukum yang tersembunyi dan tidak boleh orang sembarangan, maka Ar-Razi memberikan syarat-syarat yang ketat:[10]

  1. Harus menguasai dalil-dalil baik muttafaq �alaih dan ghairu muttafaq �alaih.
  2. mahir Ulumul Qur�an� dan hadits, nasikh dan mansukh, kaidah kebahasaan, ikhtilafu al-ulama� dan ittifaq-nya.
  3. Mengetahui dalalah suatu qaul baik hakikat atau majaz, dan mengetahui ijma� dari kalangan sahabat dan tabi�in.
  4. Menguasai hukum-hukum syar�iy
  5. Mahir dalam metode-metode istidlal.

Hukum yang dihasilkan dari mujtahid adalah hukum ijtihadiy yang bersifat dhanny, dimana setiap hukum dhannyi nilai kebenarannya belum pasti dan masih memungkinkan salah karena ia didasarkan pada dugaan manusia. Sehingga tidak diharuskan mempercayainya dan mengamalkannya, kecuali orang yang berijtihad itu sendiri dan orang yang mengikutinya atau percaya terhadap hasil ijtihadnya. Sebab ijtihad didasarkan pada dugaan seorang mujtahid, maka dalam menghasilkan hukum, antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain memungkinkan untuk berselisih. Dan perselisihan diantara fuqaha� merupakan persoalan yang wajar.[11] Dari segi proses, maka ijtihad terbagi menjadi dua: Ijtihad fi fahmi an-nushus (ijtihad dalam memahami nas-nas). Ijtihad inilah yang harus dilakukan seorang mujtahid lebih-lebih ketika nas yang dijadikan obyek ijtihad berupa lafadz �am, mujmal, atau mutlaq. Ijtihad �an thariqi al-qiyas wa ar-ra�yi (ijtihad dengan metode qiyas dan nalar) Ijtihad model ini adalah sebagai solusi dari ijtihad model yang pertama. Artinya, ketika seorang mujtahid tidak bisa menemukan hukum dari masalah yang dicari, maka ada alternatif solusi yaitu dengan pendekatan qiyas dan nalar seorang mujtahid.[12] D.���� Contoh Aplikatif Kaidah Pada dasarnya segala bentuk ijtihad, tidak boleh dilakukan ketika sudah ada nass sharih yang menjelaskannya. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan adalah batal dan tidak jadi.

  • Apabila seorang hakim memutuskan tidak sah suami yang ruju� terhadap istri, sedangkan istrinya tidak berkenan, maka putusan tesebut batal karena menyalahi firman Allah,

???????????????? ??????? ???????????? ??? ?????

�.... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu ....� [QS: Al-Baqarah :228]

  • Apabila ada seorang hakim yang memutuskan kehalalan istri yang tertalak tiga, dengan semata-mata akad dari pihak suami yang kedua, maka putusan tersebut batal karena menyalahi hadits �asilah (dimana hadits tersebut menegaskan bahwa istri tertalak tiga bisa halal dengan sebab akad dan telah diwati� oleh suami kedua). Wallahu A�lam. . . .[SYRF]
 

[1] Qawa�idu Al-Fiqh Li Al-Barkati, Juz I: 22
[2] Syarhu Al-Qawa�idi Al-Fiqhiyyati, hlm 147
[3] Al-Madkhal Al-Qawa'id� Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah, 183
[4] Al-Qawa�idu Al-Fiqhiyyatu, hlm 244
[5] Irsyadu Al-Fuhuli Litahqiqi Al-Haqqy Min �Ilmy Ushuli Al-Fiqh, Juz II: hlm 164
[6] Musthalahatu Al-Fiqhiyyati Wa Al-Ushuliyyati, hlm 56
[7] Al-Qawa�idu Al-Fiqhiyyatu, hlm 245
[8] Ibid
[9] Al-Qawa�idu Al-Fiqhiyyatu, hlm 245
[10] Ushul Al-Fiqh Li Ahmad Ar-Razy, IV: 273
[11] Al-Qawa�idu Al-Fiqhiyyatu, hlm 245
[12] Ibid, hlm 246   Website Resmi Ma'had ALy Sukorejo�http://mahad-aly.sukorejo.com