Transformasi Fiqh Tradisi NU

Ahad, 5 Januari 2014 12:01 WIB
174x ditampilkan Artikel Alumni Mahad Aly Transformasi Fiqh Tradisi NU Nalar Teks Hukum Tuhan Transformasi Fiqh

Transformasi Fiqh Tradisi NU

( Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara )

Oleh : Ahmad Mutakif Billah

Mempelajari dan meneliti sejarah kehidupan NU, sangat menarik kita kaji. Kita tahu bahwa, NU selain ormas Islam yang terbesar di Indonesia, ia juga sebagai salah satu pusat informasi (dakwah) sekaligus kajian hukum Islam (syariat). Akhir-akhir ini, menurut pengakuan salah seorang tokoh NU, bahwa NU saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan dan sedikit sekali orang yang memperhatikan, khususnya dalam persoalan fiqh yang masih bersifat vakum. Entah mengapa, NU kaku dalam memutuskan hukum hingga kurang memberikan solusi terbaik terhadap semua kalangan masyarakat ? serta ajaran primitif tradisional yang masih terpasung melekat dalam keyakinan mereka sampai-sampai pada persoalan keputusan (istinbath) hukum.

Setelah ditelaah, permasalahan itu berpangkal pada proses penggalian hukum fiqh (istinbath al-ahkam al-fiqhiyyah) dari teks normatif asli (al-Quran dan al-Hadist) atas kasus-kasus aktual di masyarakat yang cenderung tidak stabil. Semestinya ketetapan hukum harus fleksibel, dinamis, tidak rigit dan terbuka. Pemahaman fiqh NU saat ini sangat sempit, bahkan menjauh dari makna-makna luas atau penafsiran hukum sosial yang berkembang melalui kajian mashadir ahkam al-asasi (al-Quran dan al-Hadist). Ia hanya berkutat pada satu penafsiran teks baku, dan menafikan faktor sosio-kultural sebagai ruh hukum syariat pertama kali dibangun.

Untuk itu, berbicara persoalan penggalian hukum (istinbath al-ahkam) di kalangan Fuqaha, pasti menemukan keranekaragaman pendapat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perbedaan pola pikir ataupun istidlal (pengambilan sebuah dalil) di saat mengkaji dan mengelaborasi suatu kasus baru yang belum ditemukan di teks al-Quran maupun al-Hadis. Namun, bila kontroversi ini tidak mampu memecahkan persoalan sebab penggalian hukum yang kaku tadi, pastilah bukan kehendak syari (al-Quran maupun al-Hadis). Sebaliknya, kontroversi dapat membawa Rahmat bagi seluruh umat, bila pendapat yang diusung para Ulama mujtahid dapat dipertanggungjawabkan dengan argumentasi-argumentasi yang kuat dan rasional sesuai dengan spirit nash dan konteks masyarakat. Sebab, berubahnya hukum seiring perubahan waktu, kondisi dan tempat.

Sebagai solusi atas keresahan di atas, NU semestinya mengkaji, memberdayakan dan melestarikan budaya istinbath hukum melalui pendekatan qawaid fiqh dan usul fiqh. Sehingga fungsi hukum fiqh cukup bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab usul fiqh selain membaca kemurnian teks juga mengkaji tetek bengek yang berhubungan dengan konteks sosial sekarang. Sehingga hukum fiqh dapat stabil dan dinamis sampai akhir zaman.

Hakikat Hukum Tuhan

Pada dasarnyanya, fiqh adalah realitas yang berbicara, butuh dibaca dan diterjemahkan oleh para mujtahid sesuai dengan waktu dan perkembangan zaman. Akibatnya, hukum tidak jumud (tidak pasif), lentur, serta dinamis. Kita harus merujuk pada fungsi etis agama dan tujuan manusia diciptakan sebagai manusia sempurna (insan al-kamil). Puncak fiqh esensinya ingin memproduk manusia berbudi luhur yaitu dengan cara membuat norma-norma hukum (syariat). Kanjeng Nabi Muhammad SAW. bersabda : al-Diinu husnu al-khulq , agama adalah bagusnya budi pekerti (akhlak). Jika hadits ini dimaknai secara luas dapat diartikan bahwa agama (fiqh) tanpa kebaikan budi yang luhur akan menjadi kaku dan manusia cenderung bersikap tidak baik (negatif), bebas sesuai kehendaknya sendiri dan cenderung membuat hukum sesuai kehendaknya sendiri. Hal ini dapat berdampak buruk pada seluruh umat, dan agama kehilangan spiritnya sehingga tidak lagi menjanjikan perdamaian yang membawa rahmat bagi kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, buah akhir hukum agama terbatas pada ahklak budi yang mulia dan agung yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Akan tetapi batas akhir ini tidak dapat diinterpretasi dangkal. Perlu menyesuaikan kondisi yang cocok dan pas seperti fungsi zakat mengentaskan kemiskinan, hukum qishas meminimalisir pembunuhan, hukum potong tangan menjerakan para pencuri dan lain sebagainya.

Sebagai aktualisasinya, nash (teks) sebagai hukum Tuhan yang mengajarkan etika, budi atau perbuatan baik manusia, lahir dalam rangka mendidik moral mereka. Sedangkan fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur, menertibkan dan mengarahkan secara benar aktifitas manusia dalam kehidupan praktis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, watak fiqh yang sesungguhnya adalah sopan-santun, toleransi, adil, benar dan sifat baik lainnya.

Ulama kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali, Dr. Yusuf al-Qardlawi, dan Ahmad ar-Raisuni mengatakan bahwa, maqashid al-Syariah (tujuan dibangunnya hukum) harus disandarkan pada nilai-nilai luhur agama yakni keadilan (aladl), kesetaraan (al-Musawah), kemerdekaan (al-Hurriyyah), hak-hak sosial (haq al-Mujtama), perekonomian (al-Iqtishodiyah), dan politik (as-Siyasah). Terlebih khusus lagi, hukum harus kembali pada dasar-dasar yang lima ; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dari kandungan hukum ini, hukum sangatlah menghargai dan menjaga stabitas kehidupan manusia dengan baik, benar dan tidak akan merugikan kepada mereka.

Di dalam khazanah ushul klasik lain telah dirumuskan, maqashid al-Syariah itu adalah keadilan (aladl), kemaslahatan (al-maslahah), kesetaraan (al-musawah), hikmah-kebijaksanaan (al-hikmah), dan cinta kasih (al-rahmah), dan belakangan kemudian ditambahkan dengan pluralisme (at-taaddudiyah), hak asasi manusia (huquq al-ihsan), dan kesetaraan gender. Sejatinya, maqashid al-Syariah didasarkan atas kehendak hati nurani manusia dan hak-hak manusia secara universal.

Salah-satu instrumen penting yang dapat membantu lahirnya hukum, yaitu peran akal. Ada maqolah yang berbunyi, ad-Dinu huwa al-Aqlu agama adalah akal. Selanjutnya kaidah fiqh mengatakan pula : Ma raa al-Aqlu hasanan fahuwa inda Allahi hasanun, hatta yadulla ad-dalil ala khilafihi. Sesuatu yang dipandang akal adalah baik, maka menurut Allah-pun baik. Kecuali ada dalil yang menyalahi pandangan akal tidak baik.

Akan tetapi, akal bukanlah satu-satunya sumber pijakan tetap yang patut didewa-dewakan apalagi harus diikuti dengan memberikan harapan-harapan luas bagi kemerdekaan berpikir. Ada ranah khusus, yang mana akal dapat menjadi instrumen untuk membaca teks, menggali dan menelorkan hukum yang koheren dan proposional sesuai kehendak Tuhan serta layak diterapkan oleh konteks sosial.

Contoh kecil ketika akal dihadapkan pada teks formal yang paten (qhoti). Maka, akal hanya menerima dan patuh tehadap teks sekalipun akal menolak. Begitu pula fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Akan tetapi, akal merupakan bagian terkecil yang mempunyai pengaruh tipis dalam mengelaborasi teks dalam satu kali tertentu. Beda halnya pada teks dhonny yang perlu intervensi akal. Maka, sangat butuh penakwilan,penghapusan dan pen-takhsis-an jika semua itu dipandang perlu serta sesuai dengan prinsip dasar disyariatkannya hukum sejak pertama kali.

Berawal dari argumentasi di atas, paradigma akal sebagai bulir-bulir pemikiran merupakan sarana dialek teks dan konteks kehidupan manusia dalam menghasilkan produk hukum yang beradab, beretika, toleransi (musamahah), dan menciptakan keadilan sosial di tengah-tengah keanekaragaman manusia. Dengan demikian, hukum lahir merupakan hasil ijtihad akal sehat, arif dan bijaksana. Sedangkan akal sendiri ialah hukum agama yang logis, rasional dan sopan santun.

Di tubuh hukum ada satu pemaksaan yang melemahkan seorang yang terkena beban hukum. Pemaksaan tersebut bermaksud agar hukum tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Hukum yang membebankan disini adalah hukum takllify. Hukum ini mempunyai kadar yang berbeda yaitu seperti ijab (hukum wajib), nadb (hukum sunnah), ibahah (hukum mubah), karahah (hukum makruh), dan tahrim (hukum haram). Hukum ini berisi perintah, anjuran, janji bahkan ancaman.

Ada hukum yang bersifat wadiy (hukum yang disuguhkan untuk dikerjakan oleh orang mukallaf karena ada sabab, syarat, mani, rukhshah, azimah, shihah, dan butlan). Hukum demikian ini juga harus dipatuhi dan ditaati oleh seorang mereka sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa.

Melihat dari sifat-sifat hukum di atas dapat penulis simpulkan bahwa, hukum di satu sisi mempunyai sifat takut yang terkadang menakut-nakuti manusia agar ajarannya tetap ditaati berupa perbuatan yang telah diperintahkan Allah dan ditinggalkan berupa perbuatan yang telah dilarang-Nya, sebab ada bahaya, ancaman atau siksa pada seseorang. Begitu juga sebaliknya, hukum memberikan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan, dan kebebasan berekspresi terhadap manusia dengan mengambil hikmah-hikmah dan ajaran-ajaran harus ditauladani serta tidak bertentangan dengan garis-garis hukum syariah (nash). [khr]

  • Penulis adalah Alumni Mahasantri Program Pasca Sarjana (S2), Konsentrasi Bidang Fiqh dan Usul Fiqh, Mahad Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo-Situbondo.
  • Telp (0338) 452570/452453. Contact Person 085257062743.
  • www.mahad-aly.sukorejo.com