Pemutusan Hubungan Pertunangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Rabu, 29 Januari 2014 16:02 WIB
1925x ditampilkan Mahasantri Mahad Aly Hubungan Pertunangan Status Pertunangan Putusnya Hubungan Pertuangan

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

[Studi Kasus di ds. Mandelo Laut kec. Jambi Luar Kota kab. Muara Jambi]

A. PENDAHULUAN

Mungkin masih hangat di telinga kita saat mendengar pembatalan pertunangan oleh salah satu penyanyi dangdut indonesia. Si artis dangdut itu merasa ditipu oleh salah seorang pengusaha yang aibnya baru tercium setelah meminang penyanyi dangdut. Satu hari setelah hari pertunangan, si penyanyi dangdut dengan inisial Z mendapat laporan dari salah seorang temannya bahwa si pengusaha dengan inisial V punya wanita simpanan. Hati yang dulunya bahagia dan berpesta pora harus menerima kenyataan pahit di luar kehendaknya. Setelah beberapa hari, terbukti ternyata si V yang sudah lama menjadi targetman oleh polisi, ditangkap gara-gara melakukan penipuan. Si Z tidak menyesal dengan keputusannya untuk menggagalkan pertunangan meskipun harus menaggung malu dan mengorbankan harga diri dan keluarga.

Pertunangan sudah lumrah menjadi babak awal suatu pernikahan. Jika si lelaki ingin menjadikan si wanita sebagai istrinya tentunya ia harus melewati birokrasi keluarga si calon istri. Agar si pihak lelaki cepat diterima oleh pihak wanita biasanya pihak lelaki membawa seserahan dengan nilai yang tinggi pada waktu itu, semisal motor, rumah atau mobil. Barang ini akan menjadi milik wanita jika ia diterima menjadi tunangannya.

Namun dalam beberapa kasus lamaran, banyak sekali hubungan pertunangan yang akhirnya kandas di tengah jalan. Entah karena salah satu pihak mendapatkan ada aib di pihak lain, atau salah satu pihak punya pilihan lain.

Kasus yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu kasus seorang pemuda yang melamar seorang gadis yang ia cintai. Setelah dilakukan akad pinang oleh tunangan pria, ternyata hati si tunangan wanita berpaling gara-gara menemukan cowok impian dan dambaan setiap gadis, cowok yang ganteng dan mapan.

Pihak pria sendiri tidak menuntut seserahan tunangan untuk dikembalikan karena merasa sudah disakiti. Pihak tunangan wanita pun juga tidak pernah menemui keluarga tunangan pria untuk membahas biaya yang dikeluarkan dan tuntutan ganti rugi karena malu mendatangi pihak keluarga pinangan pria. Bagaimana pandangan masyarakat Mandelo Laut terhadap pembatalan pertunangan? Dan Bagaimana sikap mereka terhadap seserahan pertunangan?

B. PEMBAHASAN 1. Pinangan dan Pertunangan

Dalam hukum tidak terlalu dipermasalahkan perbedaan tunangan, pinangan, dan lamaran. Semua bermuara pada tujuan yang sama. KHI menggunakan istilah peminangan. Peminangan menurut KHI ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dalam KHI di atur dalam pasal 10 sampai 13.

Di antara pria dan wanita yang akan menikah terkadang masih belum saling mengenal, jadi hal ini orang tualah yang mencarikan jodoh dengan cara menanyakan kepada seseorang apakah puterinya sudah atau belum mempunyai calon suami. Atau pihak lelaki menyambangi rumah si wanita dengan politik tertentu. Dan menanyakan perihal si wanita tersebut. Jika dari keluarga wanita menyetujui pinangan si pria, maka pihak wanita akan memberi tahu akan kesetujuannya dan diteruskan dengan proses pinangan secara resmi oleh pihak pria dengan keluarganya dengan serta membawa seserahan jajanan yang ditentukan oleh adat.

Bagi orang Jawa melamar dilakukan oleh orang tua pihak perjaka kepada orang tua gadis setelah acara nontoni yaitu melihat dari dekat antara pihak perjaka dan pihak gadis. Lamaran dilakukan sendiri oleh orang tua sang perjaka secara lisan yaitu langsung datang ke rumah orang tua sang gadis. Ada resiko bila orang tua perjaka langsung melamar secara lisan, kerena belum tentu diterima pada saat itu juga. Hal ini disebabkan oleh pihak keluarga sang gadis perlu berunding dulu dengan para sesepuh yaitu kakek, nenek dan keluarga lainnya.[1]

Masyarakat yang menganut paham patrilineal biasanya pihak lelaki lah yang melamar kepada si wanita. Kasus wanita yang melamar lelaki dalam masyarakat patrilineal sangat jarang terjadi. Berbeda dengan masyarakat matrilineal, tunangan wanita malah malamar lelaki. Adat seperti ini masih dipraktekkan di daerah Sumatra Barat. Tata cara peminangan secara umum yang dipraktekkan dalam adat jawa dan Madura, Pada hari yang telah ditetapkan, datanglah utusan dari calon besan yaitu orang tua calon pengantin pria dengan membawa oleh-oleh. Pada zaman dulu yang lazim disebut Jodang ( tempat makanan dan lain sebagainya ) yang dipikul oleh empat orang pria. Makanan tersebut biasanya terbuat dari beras ketan antara lain: Jadah (dodol), wajik, rengginang dan sebagainya. Menurut naluri makanan tersebut mengandung makna sebagaimana sifat dari bahan baku ketan yang banyak glutennya sehingga lengket dan diharapkan kelak kedua pengantin dan antar besan tetap lengket (pliket, Jawa). Setelah lamaran diterima kemudian kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan, merundingkan hari baik untuk melaksanakan upacara pening setan. Banyak keluarga Jawa masih melestarikan sistem pemilihan hari dalam baik untuk upacara pening setan dan hari ijab pernikahan.[2] Dalam pembicaraan masalah tanggal pernikahan, dibicarakan pula masalah dana, pihak yang diundang dan tempat acara.

Dalam pengertian adat Jawa masa pertunangan adalah bila lamaran sang perjaka sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak orang tua dengan ditandai ikatan kasih. Masa pertunangan ini bukan lagi dikatakan masa pacaran akan tetapi masa dimana masa penantian atau menuggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Di samping itu masa pertunangan untuk saling mengenal sifat dan karakter masing-masing dalam rangka saling menyesuaikan diri antara mereka berdua dan mungkin disertai rencana-rencana yang akan dilakukan setelah mereka sah menjadi suami istri. Selain itu dalam masa pertunangan untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.[3]

Di suatu daerah terdapat tradisi penyebutan palang atau ganti rugi setelah lamaran si pria diterima. Ini Untuk mengatasi bila kelak ada salah satu pihak yang menyalahi janji atau membatalkan khitbahnya. Dengan jumlah uang yang telah disepakti dan ditentukan oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan oleh tokoh desa dan para sesepuh desa serta tetangga-tetangga terdekat. Dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan baik berupa moril maupun materil. Dalam segi moril misalnya, nama baik keluarga tercoreng dan adanya anggapan bahwa orang yang lamarannya dibatalkan akan sulit kembali untuk mendapatkan jodoh. Sedangkan dari segi materil dapat dilihat dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam acara lamaran. Selain itu dalam masalah waktu yang hanya terbuang sia-sia karena menunggu sesuatu yang tidak pasti

Pembatalan khitbah, dikarenakan ketidakcocokan dari dua keluarga besar yang diketahui setelah proses lamaran itu terjadi. Banyak juga dikarenakan lamanya waktu antara masa peningsetan atau tunangan dengan akad nikah yang akan dilaksanakan. Sehingga banyak hal yang mungkin terjadi diantaranya: adanya lamaran dari pihak lain bagi pihak perempuan yang lebih siap dan mapan dari segi ekonomi dan dari pihak laki-laki pun dimungkinkan karena jatuh hati lagi kepada perempuan lain yang menyebabkan keraguan untuk melanjutkan pertunangannya ke jenjang pernikahan atau merasa bahwa diri mereka belum cukup mapan untuk menghidupi sebuah keluarga.

2. Khitbah Tunangan dalam Hukum Islam

Kata Khitbah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata pinang atau meminang (kata kerja)[4] atau bersinonim juga dengan melamar. Secara etimologis meminang atau melamar artinya (antar lain) meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan, secara terminologis peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita[5] atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isteri dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan khitbah, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.[6]

Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.[7]

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah wanita yang tidak dalam pinangan orang lain, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syari yang melarang dilangsungkannya pernikahan, perempuan itu tidak pada masa iddah karena thalak rajI, apabila perempuan dalam masa iddah karena thalak bain, hendaklah meminang dengan cara siryy( tidak terang-terangan ).[8]

Dalam UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12, dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fikih madzhab, terutama madzhab Syafii.

Diantara peristiwa khithbah yang terjadi pada masa Rasulullah Saw, adalah yang dilakukan oleh sahabat beliau, Abdurrahman Bin Auf yang mengkhithbah Ummu Hakim Binti Qarizh. Hadits riwayat Bukhari menjelaskannya sebagai berikut:

Abdurrahman Bin Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh:Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku? Ia menjawab Baiklah!, maka Ia (Abdurrahman Bin Auf) berkata: Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.(HR.Bukhari).

Abdurrahman Bin Auf dan Ummu Hakim keduanya merupakan sahabat Rasulullah Saw. Ketika itu Ummu Hakim statusnya menjanda karena suaminya telah gugur dalam medan jihad fii sabilillah, kemudian Abdurrahman Bin Auf (yang masih sepupunya) datang kepadanya secara langsung untuk mengkhitbah sekaligus menikahinya.

Kejadian ini menunjukan seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah Saw tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman Bin Auf atas kejadian ini.

Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh berkhalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut:

Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Saw, seraya berkata Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Engkau. Rasulullah Saw lalu melihatnya dengan menaikan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah tidak memberikan keputusannya, maka wanita itupun tertunduk(HR.Bukhari) Hadits ini diperkuat dengan hadits telah menceritakan kepada kami Tzabit dari Anas bahwa terdapat seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian anak wanita Anas tertawa, kemudian berkata; betapa sedikit rasa malunya. Kemudian Anas berkata; ia lebih baik darimu, ia menawarkan dirinya kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa khithbah merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain. Dan praktek pertunangan yang diadapsi dalam hukum islam sifatnya lebih kepada patrilineal, karena yang dinamakan khatib adalah pria bukan wanita.

3. Tujuan Khitbah atau Lamaran

Setiap orang yang melakukan peminangan sebelum akad pernikahan, adalah untuk merealisasikan tujuan yang sangat banyak, yang terpenting diantaranya tujuan-tujuan itu adalah pertama: Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) selama masa pinangan, setiap salah satu dari salah satu pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya. Kedua: Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memunginkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.[9]

Sedangkan hikmah disyariatkanya pinangan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat pinangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan pinangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

4. Akibat hukum meminang

Khitbah adalah pendahuluan perkawinan, tetapi bukan akad nikah. Kadang-kadang seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita memberikan hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh hubungan baru antara mereka. Tetapi harus diingat bahwa semua perkara adalah wewenang Allah SWT, Dia berbuat sekehendak-Nya, bagaimanapun dan waktu kapanpun kadang-kadang terjadi sesuatu diluar perhitungan manusia seperti ada pihak keluarga yang ingin membatalkan rencana perkawinan. Ini pernah terjadi dan sering terjadi.[10]

Khitbah hanya bermaksud memperlihatkan atau mengumumkan akan diadakan pernikahan. Sekalipun ditujukan sebagai sebuah pengumuman, pihak lelaki lain dilarang melamar di atas pinangan orang lain. Tunangan dalam hukum muamalah diibaratkan seperti tawaran jual beli. Jika ada orang telah menawar suatu barang, maka secara moral, penjual dilarang menawarkan kepada pihak lain sekalipun ia menawarkan dengan harga tinggi. Begitu juga dalam pertunangan. Seorang wanita yang telah dilamar oleh seorang pria, ia dilarang menawarkan diri atau menerima tawaran dari pihak lain sekalipun ia lebih punya banyak materi. Kecuali penolakan itu atas dasar ketidaksepadanan antar wanita dan lelaki.

Ada yang penting ditekankan disini adalah bahwa perempuan yang dipinang tetap merupakan orang lain bagi laki-laki yang meminang, sampai pernikahannya dengan perempuan itu terlaksana dengan baik. Perempuan statusnya belum dapat berubah menjadi istri sebelum akad syara yang benar dilangsungkan. Rukun dasar dalam akad nikah adalah ijab qobul. Ijab dan qobul berupa lafal-lafal perjanjian yang sudah diketahui menurut adat dan syara.[11]

Akan tetapi walaupun khitbah hanyalah sebagai pendahuluan sebelum dilaksanakannya akad nikah, tetapi ada akibat yang ditimbulkan jika khitbah tersebut dibatalkan. Biasanya dalam melaksanakan khitbah pihak laki-laki seringkali sudah memberikan pembayaran mahar seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau wanita ataupun kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa khitbah semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya Islam tidak mejatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan ini dipandang umat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjianya tadi.

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan. Aturan tata tertib secara implisit menyebutkan bahwa baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon tunangan. Baik pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua / keluarga dan kerabat ke dua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Melakukan hubungan dengan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati. Kedua pihak keluarga harus saling mengawasi gerak-gerik dan tindak-tanduk dari para calon tunangan yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.[12]

5. Penyebab Pembatalan khitbah

Ada banyak hal yang melatarbelakangi pertuanangan itu batal. Baik itu dilakukan tunangan pria atau wanita. Pertama: Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si pria atau si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka mungkir janji, tidak memenuhi perjanjian untuk perkawinan, misalnya dalam masa pertunangan itu terjadi si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlainan untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain.

Kedua: Salah satu pihak, atau kedua belah pihak menolak untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari pria atau wanita yang bertunangan, misalnya cacat cela sifat watak perilaku budi pekerti dan kesehatannya. Ataupun cacat cela dari orang tua/keluarga dan kerabat salah satu pihak, sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan.

Ketiga: Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak dapat dipenuhi.

Keempat: Terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan selama berlakunya masa pertunangan di antara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan maupun yang perbuatannya dapat dituntut K.U.H. Pidana.[13]

Selain beberapa hal dianggap serius seperti di atas, ada hal sepele yang menyebabkan putusnya rantai pertunangan, misalnya pihak orang tua tunangan wanita tidak suka dengan tingkah laku tidak sopan tunangan pria.

6. Hukum pembatalan pertunangan

Sayyidina Ali pernah melamar seorang wanita, kemudian membatalkan pinangannya. Imam Bukhari meriwayatkan;

Dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata; Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang Ali hendak menikahi putri Abu Jahal. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al Ash bin ar-Rabi lalu dia berkomitmen kepadaku dan konnsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah pada satu orang laki-laki. Maka Ali membatalkan pinangannya. (H.R.Bukhari)

 

Khithbah adalah sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak (khathib dan makhthubah). Meskipun ia merupakan janji yang konsekuensinya adalah memenuhi apa yang dijanjikan, Islam tetap membolehkan membatalkannya, baik itu datang dari khthib atau dari makhthbah.[14] Menurut Sayid Sabiq, membatalkan khithbah tidak termasuk khianat yang menjadi salah satu ciri orang-orang munafik,[15] selama hal itu didasarkan pada alasan serta pertimbangan-pertimbangan syariat.

Menurut Hanabilah, seorang wali berhak menolak dan menerima lamaran anak gadisnya bila dia mempunyai hak wali ijbr.[16] dan atas dasar maslahat bagi anak gadisnya.[17] Apabila sebaliknya, maka wanita lebih berhak dari pada walinya. Demikian juga jika wali menerima lamaran anak gadisnya, sedang dia menyukai dan memilih selain khthib yang melamar melalui ayahnya. Pada kondisi seperti ini yang didahulukan adalah pilihan anaknya, yang berarti secara otomatis mengugurkan lamaran pertama. Karena khithbah adalah masa yang dikhususkan untuk memikirkan dan memilih pendamping hidup, baik itu bagi khthib sendiri ataupun bagi makhthbah-nya.[18]

Hanabilah dan Syafiiyah menyatakan ini bukanlah akad syari dan tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya dalam pihak manapun boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori halal yang dibenci oleh Allah Swt. Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab. Boleh jika melihat ada satu mashlahat.[19]

Ringkasnya, membatalkan khithbah hukumnya boleh. Ia makruh jika tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidak bisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya. Ini adalah pendapat yang dipegang Jumhur Ulama. Sedang Malikiyah berpendapat, bahwa membatalkan lamaran termasuk khianat (tidak menepati janji). Dengan dalil firman Allah Swt.: dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS. al-Isr`: 34)

Menurut Dr. Fikriyah Ahmad Sayid, kedua pendapat di atas (Jumhur dan Malikiyah) masih perlu pertimbangan dan pemisahan antara lamaran yang sudah lama dan yang baru beberapa waktu.[20]

Kondisi lamaran yang sudah lama, sejatinya pelamar tidak usah membatalkan lamarannya. Karena hal ini akan mencemari nama makhthbah dan keluarganya serta menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Dalam artian lain, si pelamar sejatinya tetap membuktikan janjinya (menikahi makhthbah) selama hal tidak ada uzur syari atau hal-hal yang memadaratkan bagi kedua belah pihak. Jika sebaliknya, maka membatalkan nikah lebih baik dari pada mempertahankannya.

Pada saat kondisi lamaran baru, si pelamar boleh membatalkan lamarannya. Hal ini senada dengan pendapar Jumhur Ulama di atas tadi.

Menurut Hamid Ahmad Thahir, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadi pembatalan khithbah, di antaranya: tergesa-gesa dalam melamar atau menerimanya tanpa pertimbangan yang matang, terlalu banyak ikhtilth (bercampur-baur) antara khthib dan makhthbah-nya, krisisi ekonomi, terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, pertimbangan-pertimbangan duniawi dan lain sebagainya.[21]

Maka dari itu, sebelum menerima lamaran, sejatinya seorang wanita memikirkannya dengan matang dan penuh pertimbangan, apalagi ketika ternyata dirinya belum siap berumah tangga. Menolak lamaran karena uzur yang jelas lebih baik dari pada membatalkan lamaran karena menginginkan yang dianggapnya lebih baik dari khthib-nya. Lebih jauhnya, membatalkan lamaran karena sesuatu yang dibenarkan lebih baik dari pada berpisah setelah menikah.

7. Konsekuensi Pembatalan Khithbah, Kaitannya dengan Hal-hal yang Diberikan Khthib Pada Makhthbah atau Walinya

Jika pembatalan khithbah terjadi, maka konsekuensi yang timbul kaitannya dengan barang yang diberikan khthib adalah sebagai berikut:

a) Jika yang diberikan itu disepakati atau adat menganggapnya sebagai mahar (maskawin), baik sebagian ataupun seluruhnya, para ulama sepakat, hal itu dihukumi sebagai mahar. Dengan itu, Khthib berhak meminta kembali seluruhnya. Jika ternyata sudah rusak dengan sendirinya atau karena dipakai, maka dia berhak meminta gantinya.[22] Begitu juga jika khathib meninggal dunia, maka ahli warisnya boleh memintanya kembali, dengan dalil khithbah bukan akad nikah. Ia hanya sebagai janji nikah. Dengan itu, makhthbah hanya berhak memilikinya jika akad nikah terlaksana, bukan hanya dengan janji nikah semata.[23]

b) Jika yang diberikan dianggap sebagai hadiah atau hibah biasa, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, jika masih utuh seperti perhiasan, khthib berhak memintanya kembali. Jika ternyata sudah rusak, baik dengan sendirinya atau karena dipakai, maka khthib tidak berhak meminta ganti apapun bentuknya.

Menurut Malikiyah, Jika khthib memberi atau membelanjakan sesuatu bagi makhthbah-nya, kemudian ternyata makhthbah-nya menikah dengan orang lain, menurut pendapat yang terkuat, khthib berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali jika karena adat atau syarat.[24]

Menurut Syafiiyah, jika masih utuh, khthib berhak meminta kembali apa yang dihadiahkan dan yang dihibahkannya. Jika ternyata sudah rusak, maka khthib berhak meminta gantinya.[25]

Menurut Hanabilah, apa yang dihadiahkan khthib tidak boleh diminta kembali, baik pembatalan khitbah-nya dari khthib maupun dari makhthbah, karena apa yang diberikan khthib adalah hadiah. Meminta kembali hadiah tidak dibolehkan, kecuali apa yang dihadiahkan seorang ayah bagi anaknya.[26]

Menurut para ulama, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Malikiyah. Bila pembatalan khithbah datang dari khthib, maka dia tidak berhak memintanya kembali meskipun masih utuh. Jika pembatalan dari makhthbah, maka khthib berhak meminta semua apa yang dihadiahkannya.[27] Sedang menurut Wahbah Zuhaili, pendapat yang terkuat adalah pendapat Hanabilah.

8. Latar Belakang Pembatalan Khitbah di kota Muara Jambi

Seorang pemuda yang punya inisial K meminang seorang wanita berinisial D. mereka masih dalam satu kota. Sebelum proses pertunangan, ada proses lamaran. Lamaran sejatinya sebagai persetujuan pihak wanita tentang lamaran si pria. Setelah lamaran diterima, baru ada proses pertunangan dimana pihak keluarga pria mendatangkan ketua adat, tokoh dan kiai untuk meminang tunangan wanita. Pria sendiri tidak diikutkan dalam acara tersebut. Dalam kasus ini, yang melamar adalah pihak wanita. Namun untuk acara tunangan, pihak pria lah yang harus dating ke rumah tunangan wanita.

Dalam acara tersebut juga ada penyerahan seserahan pertunangan yang diberikan dari pihak pria kepada pihak wanita. Jumlahnya tidak terlalu besar. Hanya jajan, kue, pakaian lengkap satu stel, uang untuk pinangan dan ditambah cincin. Karena pihak pria tidak ikut hadir, jadi cincin hanya diserahkan. Dalam acara tersebut ditentukan bahwa akad nikah akan dilaksanakan tiga bulan setelah pertunangan. Yang meminta proses pernikahan dipercepat adalah inisiatif dari pihak wanita.

Setelah si K melakukan akan pertunangan, ia kembali lagi ke pondok untuk melanjutkan studinya.Tak disangka, si wanita itu jatuh sakit. Si K pun ikut merawat dan tunangan wanita sempat menginap di rumah tunangan pria selama tiga hari. Kemudian, si D dilarikan ke rumah sakit. Saat di sana ia mendapatkan kunjungan spesial dari seorang cowok yang dulunya sudah pernah menaksir si D, namun kedahuluan si K. Akhirnya hubungan gelap dua sejoli yang menjalin cinta kasih itu akhirnya terjadi.

Pihak keluarga tunangan wanita sebenarnya resah melihat hubungan kedua insan tersebut. Pihak keluarga sebenarnya masih mendukung hubungan pertunangan tetap terikat. Tapi yang menikah itu kemauan dari anak, mau tak mau keluarga harus ikut maunya anak.

Ada beberapa sebab mengapa mereka secara sepihak membatalkan pertunangan tersebut. Pertama: faktor orang ketiga. Faktor utama yang menyebabkan terputusnya pertunangan dalam kasus ini yaitu adanya pihak ketiga yang berusaha dengan aktif memasuki hubungan yang secara agama tidak boleh diganggu gugat sebelum si tunangan lelaki melepaskan ikatannya. Dalam hal ini, si cowok mendekati secara personal pihak tunangan wanita saat ia membutuhkan pertolongan. Factor kedua yaitu factor ekonomi. Tunangan pria secara ekonomi tergolong ekonomi bawah. Begitu juga keluarga tunangan wanita. Sedangkan pihak si cowok mempunyai materi lebih banyak dari tunangan perempuan. Akhirnya tertambatlah hati tunangan wanita kepada cowok tadi. Pada saat masa penantian nikah, kondisi tunangan pria belum mendapatkan pekerjaan, sedangkan si cowok tersebut sudah mapan hidupnya. Pihak pria sendiri dilihat dari factor materi memang agak kurang, namun keluarga pria merupakan keturunan keraton atau kerajaan. Keluarga mereka menjadi panutan dan teladan di masyarakat tersebut. Namun lagi-lagi, adat mereka tidak terlalu memandang nasab sebagai factor plus. Faktor ketiga adalah factor keluarga. Keluarga wanita di sini juga mempunyai peran kuat dalam memutuskan ikatan pertunangan. Dalam kasus ini, keluarga tunangan wanita terbiasa memutus lamaran. Baik dari kakek, nenek, ibu dan ayahnya juga demikian. Akhirnya ini berimbas pada anaknya. Karena keluarga tersebut terbiasa dengan adat tersebut maka mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Seakan-akan sudah lazim.

Setelah pertunangan dibatalkan, pihak lelaki tidak menuntut kembali hadiah atau seserahan yang diberikan kepada tunangan wanita. Pihak keluarga wanita juga tidak pernah konfirmasi. Jangankan konfirmasi, mereka masuk desa saja sudah merasa malu.

9. Analisa Pembatalan Khitbah Dan Konsekuensinya Pandangan Masyarakat Desa Mandelo Laut

Masyarakat jambi terkenal juga dengan masyarakat yang menjunjung nilai dan harga diri. Pandangan pembatalan khitbah menurut masyarakat desa Mendelo Laut tidak berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka tidak mempersoalkan apakah hukumnya boleh atau tidak. Dalam fikih sendiri, mayoritas jumhur menyatakan bahwa khitbah merupakan janji yang boleh ditarik dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan alasan tertentu. Khitbah dalam pandangan fikih hanyalah kehendak pengumuman nikah. Fikih tidak melihat adanya nilai abstrak antara hubungan dua tradisi yang berbeda dimana jika ada satu masyarakat ditolak lamarannya, seolah-olah mereka diinjak harga dirinya. Pihak yang memutuskan ikatan pertunangan ini dianggap berkhianat dan menginjak-injak harga diri masyarakat tersebut.

Warga Indonesia, khususnya masyarakat mandelo laut rata-rata mengikuti madzhab syafiiyah. Madzhab Syafiiyah sendiri membolehkan pembatalan khitbah dari pihak lelaki maupun perempuan. Masyarakat mandelo laut sendiri tidak mentautkan masalah pembatalan khitbah dengan permasalahan agama. Masalah ini merupakan lingkup adat. Karena mereka adalah masyarakat yang menjunjung tinggi moral, tentu mereka akan kecewa jika ada pihak yang membatalkan pertunangan. Apalagi sebabnya adalah factor orang ketiga. Jadi, nilai hukum yang ada dalam masyarakat mendelo laut adalah memakai hukum malikiyah. Malikiyah menyatakan bahwa pertunangan yang dibatalkan merupakan suatu pengkhianatan. Sekalipun mereka tidak mengetahui madzhab malikiyah, penulis merasa ijtihad Malikiyah lebih cocok dipakai dalam kontek keindonesiaan dalam masalah khitbah.

Dalam masalah pengembalian seserahan pertunangan, masyarakat mandelo laut sendiri dalam prakteknya tidak meminta kembali barang yang diberikan kepada pihak perempuan sekalipun dalam pemahaman mereka, seserahan pertunangan itu bisa ditarik kembali. Menurut tradisi masyarakat Mandelo Laut, pihak laki-laki bisa menarik kembali jika seserahan pertunangan apabila pihak yang menggagalkan adalah pihak perempuan. Namun bila pemutusan pertunangan ini disebabkan dari pihak lelaki, mereka tidak akan menarik kembali barang yang mereka berikan.

Pandangan mereka sama dengan malikiah yang membolehkan menarik balik jika pemtusan pertunangan itu datangnya dari pihak wanita. Lelaki tersebut tidak boleh menarik kembali apabila inisiatifnya dating dari pihak lelaki.

Alasan masyarakat mandelo tidak menarik balik seserahan pertunangan karena menganggap apa yang mereka berikan adalah muntahan. Jika masyarakat tersebut menarik balik barang hadiah sedangkan ia adalah termasuk keluarga yang disegani dan dihormati, tentu hal ini akan merendahkan martabatnya keluarga tersebut. Ditambah lagi mereka sudah terhina dengan penggagalan pertunangan tersebut.

C. PENUTUP 1. Simpulan
  1. Masyarakat Mandelo Laut menanggap pembatalan perkawinan merupakan inkar janji jika tanpa ada alasan yang cukup meyakinkan. Dan nilai ni sesuai dengan madzhab Malikiah.
  2. Seserahan pertunangan boleh ditarik kembali oleh pihak pria jika yang berinisiatif menggagalkan berasal dari pihak wanita. Jika pihak pria lah yang mengawali penggagalan pernikahan, menurut adat sana pihak lelaki tidak boleh menarik kembali barang yang diberikan. Dan nilai ini sesuai dengan madzhab Malikiah.

www.mahad-aly.sukorejo.com

 
[1] Thomas Wijaya Bratawijaya, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 8
[2] http//Id. Wikipedia.Org/Wiki/Upacara_Pernikahan
[3] ibid
[4] Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73
[5] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Perssindo, 1992), h. 113
[6] Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqih Munakahat, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 15
[7] Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984) juz III, h. 10
[8] Abd. Rahman Ghazaly, op. cit.,, h. 74
[9] Abd. Nashir Taufiq, Saat Anda Meminang, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19-21
[10] H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), h. 27
[11] Yusuf Qardhawi, Problematika Islam Masa Kini, Qardhawi MenJawab (Bandung,Trigenda Karya, 1995), h. 489
[12] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1983), h. 47
[13] Ibid, h. 63
[14] Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-mufassal fi Ahkam Al Mar'ah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993) jil 6. hal. 74
[15] Al-Sayyid Sabiq, fiqhus sunnah,(Maktabah Syamilah)jil.2 hal. 31
[16] Dr. Raja Ahmad Ahmad, Dirsa lil Madzhab al-Syfiiy fil Zawj wa Ahkmihi, Diktat kuliah Syariah Islamiyah Puteri III, Universitas al-Azhar, 2005-2006. hal. 60-71.
[17] Muwaffiqu al-Din wa Syamsyu al-Din Ibnaiy Qudamah, al-mughni, hal. 523
[18] Syekh Ali Jumah, al-Kalim al-Thayyib, Fatw Ashriyyah, Drul Salm, Kairo, cet. I, 2005, hal. 341.
[19] Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah,(Maktabah Syamilah). Juz. 19. Hal 204
[20] Dr. Fikriyah Ahmad Sayid, al-Ahwal al-Syakhshiyyah f al-Syariatil Islmiyyah, Diktat Kuliah Univ. al-Azhar, Fak. Syariah Islamiyah, Tk. II, Th. 2005-2006, hal. 62-64
[21] Dr. Hamid Ahmad al-Thahir, Tuhfatul Ars, Drul Fajr li al-Turts, Kairo, cet. I, 2004, hal. 86
[22] Al-Sayyid Sabiq, op. cit., jil.2 hal. 31m
[23] Dr. Hamid Ahmad al-Thahir, op. cit., hal. 86-87
[24] Dr. Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 75
[25] Sulaiman Bin Umar, Hasyiyah Jamah ala al-manhaj, (Beirut:Dar al-kutub al-ilmiyah,1996) juz 6 hal 274
[26] Dr. Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 76-78.
[27] Dr. Hamid Ahmad al-Thahir, op. cit., hal. 87