PANCASILA DAN NKRI DALAM PANDANGAN NU

Sabtu, 28 Februari 2015 14:35 WIB
2487x ditampilkan Artikel Dosen Mahad Aly Tanwirul Afkar Nu NKRI NU Dan NKRI Pancasila PANCASILA DAN NKRI DALAM PANDANGAN NU

PANCASILA DAN NKRI DALAM PANDANGAN NU

Oleh: Drs. KH. Muhammad Hasan Basri, Lc.[1]

Empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia )NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, akhir-akhir ini menjadi pembicaraan publik. Ini sebagai akibat dari reformasi politik yang bermula pada tahun 1998, bangsa Indonesia hampir tidak pernah putus dipenuhi gagasan, wacana, gerakan dan aksi yang secara diameteral bertolak belakang dengan keempat pilar tersebut. Telah lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram.

Fenomena di atas hanyalah sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana pentingnya empat pilar kebangsaan, yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas, dalam perspektif ala ahli al-sunnah wa al- jamaah atau Nahdhatul Ulama (NU).

NU di dadakuDari sudut pandang NU, kedaulatan pemerintahan NKRI adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada setidaknya dua argumen. Pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam al-Bid?yah wa al-Nih?yah, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan prosedur pengangkatan sahabat Ali r.a. dalam menduduki jabatan khalifah keempat. Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (electoral colledge) menurut konsep Al-Mawardi dalam Al-Ahk?m al-Sulth?niyah.

Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya Maq?shidu al-Syar?ah (tujuan-tujuan syari) dari sebuah im?mah (pemerintahan) Indonesia, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali dalam al-Iqtish?d fi al-Itiq?d menyatakan, dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden), karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudarat di dunia ini.

Dalam konteks ini, pemerintahan NKRI telah memenuhi tujuan syari di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisian, pengadilan dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Senada dengan Imam al-Ghazali dan al-Baidhawi juga berpandangan bahwa, esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan. Dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut, yaitu sebuah pemerintahan yang melakukan mobilitas pada ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum lemah, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Al hasil, menurut Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, kedaulatan NKRI adalah pemerintah yang sah. Oleh karena itu, kewajiban hidup bernegara bagi NU merupakan suatu hal yang final.

Pola pemikiran seperti inilah yang membuat NU cenderung mendukung dan bersikap taat kepada kebijakan pemerintah. Di samping itu, NU juga menolak tuntutan pembentukan negara Islam ataupun pendasaran negara pada Islam di Indonesia. NU justru menyatakan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang final dan harus dipertahankan serta terus dilestarikan. Di samping sebagai Jamiyah Diniyyah (organisasi keagamaan) yang berasas Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, NU juga tidak bisa dilepaskan dengan komitmen kebangsaannya. Karena itu NU menjadikan Pancasila sebagai asasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NU secara sadar mengambil posisi yang aktif mengambil bagian pembangunan bangsa untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Swt. Karena itu warga NU harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. (Hasyim Muzadi, 2006: 43)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai sudah membayangkan atau menggambarkan apa yang diinginkan oleh tauhid Islam. KH. Ahmad Shiddiq bersama KH. Asad Ayamsul Arifin yang sejak Muktamar 1984 terpilih sebagai Rais Am adalah orang yang boleh dikatakan sebagai konseptor utama Munas NU 1983 dan perumusan kembali ke khittah NU 26. Dalam makalahnya yang disampaikan pada waktu Muktamar NU ke-27 di Situbondo, KH. Ahmad Shiddiq mengatakan: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan Ke-Esa-an Allah, yang dikenal sebagai tauhid. Adapun pencantuman anak kalimat atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada pembukaan UUD 1945 menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa. (Martahan, 2007: 61)

Sikap keagamaan NU seperti di atas dapat dipahami melalui pola pemikiran al-Ghazali. NU tidak bersikap antitesis terhadap suatu nilai masyarakat. Sepanjang satu sistem di dalam masyarakat itu tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. (Martahan, 2007: 43)

Modal utama bagi NU dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara adalah ajaran Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah yang dibawa oleh para Wali Songo dengan sikap adaptasi dengan tradisi lokal di Indonesia sepanjang tidak bersinggungan dengan persoalan yang mendasar tentang akidah Islam.

Bekal utama yang juga sangat berharga dan berpengaruh bagi ulama NU sebagai sumber rujukan dalam penerimaannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah kekayaannya akan literatur-literatur Islam klasik (kitab kuning) khususnya dalam hal persoalan kenegaraan sebagai khazanah pemikiaran Islam. Kitab-kitab tersebut seperti al-Ahk?m al-Sult?niyah karya al-Mawardhi, T?r?kh al- Umam wa al-Mul?k karya al-Thabariy, al-Bid?yah wa al-Nih?yah karya Ibn Katsir, S?rah al-Nabawiyyah karya Ibn Hisyam, al-K?mil fi al-T?r?kh karya Ibn Al-Atsir, Sul?ku al-M?lik fi Tadr?bi al-Mam?lik karya Ibn Arabi dan lain sebagainya

Dalam perkembangan sejarah Indonesia selanjutnya NU berpandangan bahwa mempertahankan negara merupakan suatu kewajiban. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan KH. Ahmad Siddiq dalam makalahnya yang berjudul Khittah Nahdliyah sebagai berikut:

  1. Negara nasional yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya.
  2. Penguasa (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, selama tidak menyeleweng dan atau memerintah ke arah yang berentangan dengan hukum dan ketentuan Allah.
  3. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya. (Shiddiq, 2006: 66)

NU berupaya untuk mengukuhkan kembali komitmen kebangsaan yang mulai pudar yang diakibatkan oleh situasi krisis dan semangat reformasi yang berlebihan. Situasi dan kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya integritas bangsa dengan munculnya gerakan federalisme bahkan separatisme yang mengancam kesatuan nasional Replubik Indonesia, tetapi juga menghanckan tertib dan struktur sosial yang sudah mapan sehingga merusak relasi sosial yang kemudian memunculkan rasa saling curiga dan saling membenci yang berujung pada terjadinya konflik sosial.

Sejak dulu hingga sekarang, NU terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dan keutuhan NKRI. Bahkan, peran penting NU dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan dasar negara Pancasila ini diakui oleh presiden RI keenam, Dr. Sosilo Bambang Yudoyono (SBY). Ia mengungkapkan bahwa terdapat empat konsesus Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut SBY, dari sekian banyak komponen bangsa, NU-lah yang paling konsisten dalam mempertahankan konsesus tersebut supaya tetap utuh dan selamat. (Setiawan, 2007: 31)

Dari deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa NU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia berpandangan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama serta tidak dapat mengganti kedudukan namun tidak bertentangan dengan agama bahkan selaras dengan agama. NU juga memandang bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menjiwai sila-sial yang lain, mencerminkan tauhid menurut keimanan dalam Islam.

NU sebagai jamiyah tidak menginginkan berdirinya Negara Islam di Indonesia. NU justru dengan tegas menyatakan bahwa NKRI, Pnacasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk final daari sistem kebangsaan di Indonesia yang akan terus dipertahankan. NU mengharapkan setiap persoalan apapun yang terjadi di Indonesia jangan sampai berujung pada disintegrasi bangsa apalagi sampai terjadi pemisahan kewilayahan dari NKRI. NU juga memperkuat gerakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Iniah praksis kebangsaan yang dijalankan oleh NU yang menunjukkan tingginya nasionalisme yang dimiliki oleh kaum Nahdiyyin.

[1] Naib Mudir Mahad Aly Situbondo dan Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah.