METODE DAN PENERAPAN ISTINBATH AL-AHKAM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEM KONTEMPORER

Kamis, 13 Oktober 2016 14:49 WIB
1186x ditampilkan Berita Utama Artikel Berita Dosen KH Afifuddin Muhajir Istinbath Hukum Kontemporer Pengertian Istinbath Istinbath Adalah Nikah Siri Tarjih Adalah Pengertian Tarjih Contoh Tarjih Ilhaqul Masail Artinya Istinbath Hukum Dalam Islam Istinbat Al Ahkam Kontemporer

METODE DAN PENERAPAN ISTINBATH AL-AHKAM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEM KONTEMPORER[1]

Oleh : KH. Afifuddin Muhajir[2]  

Di antara hal-hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin ialah bahwa setiap prilaku dan tingkah laku manusia mukallaf ada ketentuan hukumnya di dalam syari’at Islam, dan yang menjadi sumber serta acuannya adalah Alquran dan As-Sunnah. Ini berarti, kaum muslimin wajib menjadikan Alquran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dalam berperilaku dan bertingkah laku. Akan tetapi, petunjuk-petunjuk Alquran dan As-Sunnah menyangkut perilaku manusia itu sebagian banyak tidak siap pakai (not ready for use), karena masih tersembunyi di bawah permukaan yang tidak setiap orang mampu mengungkapkannya, sebab memerlukan syarat khusus, yakni kemampuan berijtihad, bahkan mereka yang tidak mampu menerapkan bagian terbesar dari umat ini. Oleh karena itu, agar kaum muslimin selalu dalam bimbingan Alquran dan As-Sunnah, mereka yang tidak mampu wajib bertanya kepada yang mampu, dan mereka yang mampu wajib memberikan jawaban.   Dalam sejarah pemikiran hukum Islam tercatat nama-nama imam mujtahid yang secara konsisten melaksanakan kewajibannya itu. Maka, dengan berkat ijtihad dan kerja keras mereka, telah terbentuk madzhab-madzhab fiqh dan telah terkodifikasi dengan rapi dalam ribuan, bahkan ratusan buku dan kitab, sehingga mayoritas umat yang tidak memiliki kemampuan berijtihad punya kemudahan untuk bertaqlid dengan mengikuti salah satu dari madzhab-madzhab yang ada.   Bukan hanya produk-produk fiqh yang bisa kita baca dalam kitab-kitab mudawwan, metode-metode ijtihad yang melahirkan fiqh pun bisa kita baca dalam kitab-kitab ushul fiqh, sehingga bila kita dihadapkan kepada masalah kontemporer yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan bermadzhab secara qauliy, bisa kita selesaikan dengan pendekatan bermadzhab secara manhajiy, dengan menerapkan qa’idah-qa’idah ushuliyyah yang telah dirumuskan oleh para imam mujtahid.  

  1. Problem Kontemporer, Bagaimana Memecahkannya?

Apa yang disebut sebagai masalah kontemporer tidak berarti semua masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan bermadzhab secara qauliy, karena sangat terbuka kemungkinan ditemukannya jawaban masalah kontemporer tersebut di dalam kitab-kitab maraji’ (rujukan), termasuk yang klasik, bahkan seringkali ditemukan jawaban lebih dari satu qaul. Memang diakui, jawaban yang ditemukan di dalam kitab kadang tidak relevan dengan perkembangan kehidupan masa kini.   Bagi kalangan yang berpegang pada prinsip tamadzhub (mengikuti madzhab tertentu), yang dilakukan pertama kali ketika dihadapkan pada persoalan fiqhiyyah adalah melakukan telaah kitab-kitab maraji’, baik klasik mau pun kontemporer. Hasil dari telaah itu memiliki kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

  1. pada masalah dimaksud diyakini hanya ada satu qaul (mujma' 'alayh);
  2. pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu qaul dengan landasan yang kokoh dan menjanjikan kemaslahatan;
  3. pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu qaul dengan landasan yang kelihatan rapuh;
  4. pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua qaul dan salah satunya memiliki landasan yang kuat atau lebih kuat dari yang lain;
  5. pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua qaul dan diantaranya tidak ada yang memiliki landasan kuat;
  6. pada masalah dimaksud tidak ada qaul yang ready for use, akan tetapi bisa dimasukkan di bawah naungan salah satu qawâ'id fiqhiyyah yang ada;
  7. pada masalah dimaksud secara formal tidak ditemukan qaul, namun substansinya masuk dalam salah satu bab-bab fiqh yang ada;
  8. pada masalah dimaksud tidak ada qaul sama sekali, baik formal maupun substansial.

  Hasil refleksi terhadap temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Menjawab dengan berpegang pada qaul yang diyakini benar-benar tunggal (مُجْمَعٌ عَلَيْهِ) atau diasumsikan tunggal dan menjanjikan kemaslahatan;
  2. Menjawab masalah melalui mekanisme tarjîh[3] terhadap salah satu qaul yang dalilnya kuat atau lebih kuat dari yang lain;
  3. Menjadikan qaul yang dasarnya rapuh dan tidak menjanjikan kemaslahatan, sama dengan tidak ada qaul;
  4. Menjawab masalah melalui mekanisme ilhâq[4] dan takhrîj[5] yakni menyamakan masalah dimaksud dengan masalah yang sudah ada jawaban hukumnya, karena keduanya bernaung di bawah satu qâ'idah fiqhiyyah;
  5. Menjawab masalah melalui mekanisme adaptasi fiqhiyyah (تَكْيِيْفٌ فِقْهِيٌّ) yang dengannya diketahui bahwa masalah itu substansinya sama dengan salah satu masalah yang sudah ada jawabnya; dan
  6. Melakukan istinbâth hukum dari nash atau dari selain nash untuk menjawab masalah yang padanya tidak ada qaul atau dianggap tidak ada

  Nash-nash Alquran yang didukung oleh Assunnah merupakan sumber hukum yang tidak pernah kering, meski nash-nash itu jumlahnya terbatas, dan persoalan-persoalan hukum yang harus dijawab jumlahnya tidak terbatas, karena ketentuan hukum yang tidak bisa kita ambil dari Alquran dan Assunnah secara langsung dapat kita peroleh dari keduanya atau salah satunya secara tidak langsung, yaitu melalui dalil-dalil sekunder yang ditunjuk oleh Alquran dan Assunnah.   Tentang bagaimana cara Alquran dan Assunnah menangani persoalan-persoalan hukum dapat kita ketahui dari cara kedua kitab itu dalam menampilkan nash-nashnya yang berkisar di antara tiga macam format:

  1. Berbentuk nash-nash juz’iyyah-tafshiliyyah yang menangani persoalan-persoalan tertentu secara langsung, seperti nash-nash tentang pembagian harta warits, wajibnya shalat dan puasa, haramnya perzinaan dan pencurian.
  2. Nash-nash yang berupa kaedah-kaedah umum (qawa’id kulliyyah), misalnya firman Allah swt., وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, dan sabda nabi saw., لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.
  3. Nash-nash umum yang menjadi acuan dalil-dalil sekunder, umpama nash-nash tentang ijma’, qiyas, dan maqashidus syari’ah.

  Untuk bisa memahami dan meng-istinbath-kan hukum dari nash Alquran dan Assunnah diperlukan beberapa syarat. Di samping memerhatikan asbabun nuzul atau asbabul wurud, ada beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan, di antaranya yang terpenting adalah:

  1. Mengetahui qawa’id ushuliyyah lughawiyyah;[6]
  2. Mengetahui maqashidus syari’ah[7] yang tertuang di dalam qawa’id ushuliyyah tasyri’iyyah;[8]
  3. Memadukan antara nushush dan maqashid.

  Qawa’id Ushuliyyah Lughawiyyah meliputi tiga kajian, yaitu Kajian Lafazh, Kajian Makna dan Kajian Dalalah.  

  1. Kajian Lafazh ( التَّحْلِيْلُ اللَّفْظِيُّ )

Kajian lafazh berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

  1. antara âmm dan khâsh (lafazh umum dan khusus);
  2. antara muthlaq dan muqayyad (lafazh bebas dan terikat);
  3. antara haqîqah dan majâz (lafazh asli dan kiasan);
  4. antara muhkam, mujmal dan mutasyâbih;
  5. antara zhâhir dan nashsh;
  6. antara musytarok dan mutarôdif; dan
  7. antara amr dan nahy (lafazh perintah dan larangan).

  Setiap lafazh bisa memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafazh محمد. Lafazh ini dari satu sisi masuk kategori khâsh karena tidak memiliki cakupan makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori nashsh sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain yaitu lafazh أسد كبير. Lafazh ini dari satu sisi masuk kategori muqayyad karena lafazh أسد ber-qayid (dibatasi) dengan lafazh كبير, sedangkan dari sisi yang lain masuk kategori zhâhir karena lafazh أسد tampak dalam makna singa dan ada kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafazh ini ketika dimaknai singa, masuk kategori haqîqah, dan bila dimaknai pemberani masuk kategori majâz.   Contoh konkrit dalam al-Quran adalah firman Allah قُمِ الَّليْلَ. (bangunlah pada waktu malam). Lafazh قم dari satu sisi termasuk kategori khash karena cakupan maknanya terbatas[9], dan dari satu sisi disebut amr sebab berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu (berdiri), sementara dari sisi yang lain disebut zhâhir karena shîghat amr adalah tampak dalam makna wujûb (kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna wujûb.   Yang pasti ialah lafazh âmm bukan khâsh, muthlaq bukan muqayyad, muhkam bukan mutasyâbih, haqîqah bukan majâz, nash bukan zhâhir, amr bukan nahy, dan musytarak bukan mutarôdif.  

  1. Kajian Makna (التَّحْلِيْلُ الْمَعْنَوِيّ)

Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah:

  1. lafazh dimaksud dimaknai secara hakiki ataukah dipalingkan pada makna majaznya?
  2. lafazh zhâhir dimaksud tetap pada makna râjih-nya ataukah dipalingkan kepada makna marjûh-nya?
  3. makna dimaksud adalah makna lughâwîy, syar’îy ataukah ‘urfîy?
  4. yang manakah diantara makna-makna lafazh musytarak dimaksud yang diambil, atau semuanya diambil?
  5. lafazh dimaksud, disamping memiliki makna lughawîy, memiliki makna syar'îy atau urfîy, dan makna yang manakah yang dipakai?
  6. shîghat amr dimaksud tetap pada makna primernya (وجوب) ataukah dipalingkan pada makna sekundernya (selain وجوب)?
  7. shîghat nahy dimaksud tetap pada makna primernya (تحريم) atau dipalingkan pada makna sekundernya (selain تحريم)?

 

  1. Kajian Dalâlah (التَّحْلِيْلُ الدَلاَلِيّ)

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari nash. Dalam hal ini ada dua metode:

  1. Metode Jumhûr

Menurut Jumhûr Ushûliyyîn, makna (hukum) suatu nash, disamping bisa diambil dari manthûq-nya, kadang bisa diambil dari mafhûm-nya. Manthûq sendiri ada dua : (1) sharîh, dan (2) ghairu sharîh. Sedangkan manthûq ghairu sharîh itu sendiri ada tiga : (1) isyârah; (2) iqtidlâ`, dan (3) îmâ`. Sementara mafhûm itu ada dua : (1) mafhûm muwâfaqah, dan (2) mafhûm mukhâlafah.

  1. Metode Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, makna (hukum) nash bisa diambil dari empat pendekatan: (1) ‘ibârah al-nash; (2) isyârah al-nasha; (3) dari isqtidlâ` al-nash; dan (4) dalâlah al-nash (mafhûm muwâfaqah dalam istilah Jumhûr).   Tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan Jumhûr dan pendekatan Hanâfiyyah, kecuali dalam soal mafhûm mukhâlafah atau lahnu al-khithâb. Menurut Jumhûr, mafhûm mukhâlafah menjadi salah satu jalan untuk mengambil makna dari nash, sedangkan menurut Hanafiyyah tidak.   Bila istinbath langsung dari nash tidak mungkin dilakukan, maka dilakukan istinbath tidak langsung dengan menggunakan pendekatan maqashidus syari’ah, qiyas, mashlahah mursalah, ‘urf, dan istihsan.   Contoh-contoh Masalah Kontemporer dan Pemencahannya  Jual Beli Pakai Koin Deskripsi Masalah Dewasa ini banyak ditemukan praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat-rukun jual beli. Jual beli pakai koin, misalnya, tidak memenuhi sebagian besar rukun-rukun jual beli, karena bukan hanya tidak ada ijab dan qabulnya, melainkan juga tidak dijumpai penjualnya.   Pertanyaan Sahkah jual beli ini?   Jawab: Rukun jual beli yang terdiri dari ba`i’ (penjual) dan musytary (pembeli), mabi’ (barang yang dijualbelikan) dan tsaman (harga), serta ijab dan qabul (pernyataan simbolis serah terima) secara umum merupakan penjabaran dari prinsip taradly yang diambil dari firman Allah, إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ, dan sabda Nabi, إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.   Prinsip taradly yang berarti saling ridlo menuntut adanya ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni ba`i’ (penjual) dan musytary (pembeli) yang rela sama rela, sedangkan ridlo atau kerelaan adalah abstrak dan samar kerena bertempat di dalam hati, sehingga tidak mungkin diketahui bahwa seseorang itu rela atau tidak rela. Maka dari itu, diperlukan indikasi konkrit yang memanifestasikan tarady (saling rela). Selama ini, ijab dan qabul dipandang satu-satunya mazhinnatut taradly (media mewujudkan kerelaan), sehingga jual beli tanpa ijab atau qabul dianggap tidak sah. Akan tetapi, perkembangan teknologi elektronik memungkinkan adanya hal-hal selain ijab dan qabul secara verbal yang mengindikasikan taradly. Dengan demikian, jual beli pakai koin bisa sah.   Khilaf Fuqaha’ tentang Rokok Khilaf tentang rokok terjadi di internal fuqaha` mutaqaddimin (terdahulu), internal fuqaha` komtemporer, dan antar fuqaha` mutaqaddimin dengan fuqaha` komtemporer. Khilaf di intern fuqaha` mutaqaddimin berkisar antara hukum mubah (boleh), makruh dan haram, tetapi penetapan humu makruh merupakan suara mayoritas pada saat itu. Ini berangkat dari pemahaman mereka tentang hakikat rokok sebagai pengeluaran uang dalam jalan yang tidak berguna (انفاق المال فيما لا ينفع). Bagi fuqaha` yang melihat ada sedikit manfaat pada rokok, hukum mubah merupakan pilihan yang pas, dan bagi mereka yang melihat ada mudlarat di dalam rokok, hukum haram adalah pilihan yang tepat.   Sebenarnya, perbedaan itu hanya terjadi pada tataran tahqiqul manath, yakni apakah rokok itu membahayakan (merugikan kesehatan) atau tidak? Sedangkan dalam tataran takhrijul manath tidak ada khilaf di antara mereka, karena mereka sepakat bahwa tiap-tiap sesuatu yang membawa mudlarat adalah haram. Acuannya adalah nash kulliy, yaitu sabda Nabi, لا ضرر ولا ضرار.   Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, kebayakan fuqaha` sekarang melihat rokok bukan sekedar tidak ada manfaatnya, tetapi juga menimbulkan mudlarat. Oleh karena itu, mereka menghukuminya dengan haram.   Jual Beli Uang dengan Jumlah yang Tidak Sama Pertanyaan yang sering mengemuka di kalangan sebagian umat Islam adalah, sahkah jual beli (tukar menukar) uang dengan jumlah yang tidak sama? Misalnya, Rp. 100.000 ditukar dengan Rp. 150.000.   Pada umumnya, fuqaha` berpendapat bahwa sifat ribanya barang-barang ribawiy, yaitu makanan, emas dan perak adalah mu’allal (dikaitkan denga suatu illat, alasan hukum), sehingga status hukumnya bisa ditularkan (berlaku) bagi yang lain sepanjang memiliki illat yang sama.   Tentang illat (alasan hukum) keribaan emas dan perak di kalangan fuqaha` berbeda pendapat; menurut Imam Malik, Imam Syafi’iy, dan riwayat kedua dari Imam Ahmad, illat keribawiyan emas dan perak yaitu ats-tsamaniyah (alat tukar).   Pada saat ini, illat ats-tsamaniyah dimiliki juga oleh uang kertas, seperti rupiah, dolar dan lain-lain. Oleh sebab itu, manakala terjadi tukar menukar antara dolar dengan dolar, maka harus mumatsalah (jumlah nominalnya sama), dan jika tidak demikian maka hukumnya menjadi riba. Pelarangan Nikah Sirri Belakangan ramai dipertanyakan, bolehkah negara membuat aturan yang melarang nikah sirri?   Jawabannya: Nikah sirri dalam ‘urf Indonesia adalah nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, pertanyaan tentang boleh atau tidaknya negara melarang nikah sirri sama substansinya dengan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya negara mewajibkan pecatatan nikah. Kaedah Ushul mengatakan, الأمر بشيئ نهي عن ضده (perintah melakukan sesuatu berarti pual larangan meninggalkannya).   Dua pertanyaan tersebut merupakan bagian (juz’iy) dari sebuah pertanyaan besar (kulliy), yaitu: Bolehkah suatu negara mewajibkan sesuatu yang secara syar’iy tidak wajib, atau melarang sesuatu yang secara syar’iy tidak dilarang? Jawabannya adalah boleh dan aturan itu wajib ditaati sepanjang mendatangkan maslahat atau menolak mafsadah, dan tidak mendatangkan mafsadah lain. Jawaban tersebut kita rujukkan kepada kitab Nihayatuz Zain karangan Syeikh Nawawiy, pada halaman 112, sebagai berikut, قال محمد نووي الجاوي: إذا أمر بواجب تأكد وجوبه, وإن أمر بمندوب وجب, وأن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب, بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية الزين – (ج 1\ ص 112)) Sekiranya jawaban itu tidak ditemukan di dalam kitab, kemudian kita mendekatinya melalui pola bermadzhab secara manhajiy dengan menggunakan salah satu sumber sekunder yaitu al-mashlahah al-mursalah, maka dapat dipastikan hasilnya akan sama seperti itu.   Pembuktian Terbalik Deskripsi Masalah Apa perbedaan antara koruptor dan maling ?. ini adalah salah satu pertanyaan yang diajukan dalam sebuah pertemuan dengan utusan KPK di P2S2. Dengan mencermati hakekat korupsi dan pencurian, pertanyaan tersebut bias dijawab sebagai berikut. Koruptor lebih khusus daripada maling, atau maling lebih umum daripada koruptor. Dengan arti, koruptor pasti maling sedang maling belum tentu koruptor. Karena salah satu syarat menjadi koruptor adalah pengkhiatan terhadap amanah yang sedang diembannya. Selain itu, koruptor pada umumnya mengambil uang atau barang yang dikorupnya dari hirzi mitsli yang ada dibawah kekuasaannya, sedangkan maling mengambil uang atau barang dari hirzi mitsli yang ada dbawah kekuasaaan orang lain.   Dari segi dampak, korupsi jauh lebih dahsyat dampak negatifnya terhadap kondisi ekonomi umat daripada pencurian biasa. Indonesia yang sering disebut sebagai Negara  kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, ternyata warganya banyak yang sulit mencari makan. Penyebab utamanya pasti adalah maraknya praktek korupsi di negeri ini, sehingga Political and Economic Risk Concultancy ((PERC). Sumber : www. Kabarindonesia. Com. KPK lemah : Masih menjadi Negara terkorup) menempatkan Indonesia di urutan teratas dalam daftar Negara terkorup. Aparatur dan birokrasi menempati salah satu birokrasi terkotor. Eksekutif melalui dinas social, perhubungan, perindustrian, perhutanan, kesehatan, pertanian, dinas kebakaran bahkan biaya hajipun di departemen agama tak luput dari aroma busuk korupsi. Legislative, anggota DPR terhormatpun juga sering menjadi sarang barter kasus. Tak ketinggalan juga, tempat rakyat mengais keadilan, Pengadilan, kini berubah menjadi sarang koruptor dan mafia peradilan.   Disisi lain, praktik korupsi di negeri ini sangat sulit untuk diberantas. Penyebabnya, adalah adanya keseragaman mental (mental korup) antara pihak yang harus dihukum dan pihak lain yang seharusnya menegakkan keadilan hokum, sehingga tidak salah bila dinyatakan bahwa dalam soal korupsi, negeri ini berada dalam kondisi dlarurat (حالة اضطرارية). Dengan alasan kedaruratan tesebut sebagian pakar mewacanakan penerapan asas pembuktian terbalik sebagai ganti dari asas praduga tak bersalah (البراءة الأصلية).   Fiqh Islam sendiri menganut asas praduga tak bersalah, sehingga lahir sebuah kaedah fiqh yang sangat populer الأصل براءة الذمة dengan acuan dalil yang relatif kuat yaitu hadits Nabi riawayat al-Bukhori dan Muslim, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه . وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر Asas praduga tak bersalah menempatkan mudda’iy (pendakwa, penggugat, penuntut) dalam posisi lemah dan menempatkan mudda’a ‘alaih (terdakwa, tergugat, tertuntut) dalam posisi kuat. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah, pendakwa harus mendatangkan saksi yang memenuhi syarat atau alat bukti kuat lainnya. Sedang dalam asas pembuktian terbalik, terdakwa yang terindikasi bersalah dinyatakan bersalah kecuali bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.   Salah satu sumber sekunder yang sering bisa memberi jalan keluar dari himpitan problematika sosial adalah istihsan. Istihsan memberi ruang gerak bagi mujtahid untuk tidak menerapkan ketentuan hukum umum bagi kasus-kasus tertentu sebagai sebuah pengecualian  عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استئنائي   karena ada dalil yang lebih spesifik (جزئي), alasan darurat atau dipandang lebih mendekati maqashid al-Syari’ah.   Pada suatu ketika, Nabi mengutus Abdullah bin al-Lutbiyah sebagai petugas (amil zakat). Setelah pulang dari melaksanakan tugas Abdullah bin al-Lutbiyah menghadap Nabi dengan membawa dua bungkusan, lalu berkata pada Nabi “ ini untuk kalian (zakat), dan ini hadiah untukku“. Nabi bersabda “ coba pikir, jika saja kamu nongkrong di rumah bapakmu atau ibumu (tidak menjadi petugas zakat), apakah ada orang yang mau memberi hadiah kepadamu ?”. ) لا ( أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ   Kisah lain adalah ketika Umar Bin Khattab selaku khalifah mengangkat Abu Hurairoh sebagai gubernur negara bagian Bahrain. Setelah tugasnya selesai, Abu Hurairoh pulang ke Madinah dengan membawa harta kekayaan yang lumayan banyak. Ketika ditanya oleh Umar “harta kekayaan ini kamu dapatkan darimana ? (من أين لك هدا). Abu Hurairoh menjawab “kekayaan itu hadiah dari masyarakat Bahrain”. Kemudian kekayaan itu disita oleh Umar untuk dijadikan sebagai kekayaan Negara.   Pertanyaan :

  1. Bisakah asas praduga tak bersalah yang memiliki acuan dalil tersebut ditinggalkan dan diganti dengan asas pembuktian terbalik, dalam konteks pemberantasan korupsi dengan alas an dlarurat atau dipandang lebih maslahat ?
  2. Bisakah asas pembuktian terbalik dijadikan dasar untuk memidanakan terdakwa yang berindikasi melakukan tindak pidana korupsi ? atau asas ini hanya bisa dijadikan dasar untuk menyita barang/uang yang dikorup ?

[1] Makalah ini disampaikan dalam acara Workshop Bahtsul Masail bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama RI di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 12 sampai 15 Juli 2010 di Kampus IAIN Sunan Ampel. [2] Penulis adalah Katib PBNU 2010 - 2014 dan Naib Mudir I Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, sekaligus pengampu mata kuliah Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqh di Ma’had Aly tersebut. [3]  Tarjih adalah memilih satu qaul di antara dua atau lebih qaul yang ditemukan dalam kitab rujukan untuk diterapkan pada persoalan yang dicari jawabannya. [4]  Ilhâq adalah  menyamakan kasus atau peristiwa hukum  yang belum memiliki ketentuan hukum dengan  kasus yang  telah memiliki ketentuan hukum dalam kitab karya ulama karena  memiliki kesamaan ‘illat di antara keduanya. Dengan pengertian seperti ini, ilhâq semakna dengan istilah qiyâs. Bandingkan dengan: al-Suyuti, al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir, Dâr al-Kutub al-‘Arabîy,  hlm. 31. [5]  Takhrîj memiliki dua pengertian, yaitu takhrîj al-furû’ ‘an al-ushûl dan takhrîj al-furû’ min al-furû’. Yang dimaksud dengan takhrîj al-furû’ ‘an al-ushûl adalah menggali hukum dari prinsip-prinsip dasar  dan nilai-nilai unuversal yang telah dirumuskan  imam madzhab.  Metode ini bertitik tolak pada ratio legis (’illat) ketentuan hukum.  Sedangkan takhrîj al-furû’ min al-furû’ yaitu menggali hukum dari pendapat-pendapat yang telah dirumuskan imam madzhab. Muhammad Utsmân Syabîr,  al-Mu’âmalât al-Mâliyh al-Mu’âshirah, hlm. 33-34. Contoh takhrîj misalnya, pendapat yang menyatakan bahwa pensyaratan kehadiran wali dalam akad nikah adalah sunnah, bukan kewajiban. Pendapat ini disarikan (takhrîj) dari pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa perkawinan tampa wali  tetap berdampak pada adanya hubungan kewarisan antara keduanya. Ibnu al-Rusyd al-Mâlikîy, Bidâyah al-Mujtahid, juz 2, hlm. 7. [6] qawa’id ushuliyyah lughawiyyah adalah kaedah ushul fiqh yang berkaitan dengan gramatikal bahasa Arab. [7][7] maqashidus syari’ah yaitu tujuan disayari’atkannya suatu hukum tertentu. [8] qawa’id ushuliyyah tasyri’iyyah merupakan kaedah ushul fiqh atau kajian filosofis yang membahas tentang tujuan disyari’atkannya suatu hukum tertentu. [9] Keterbatasan makna ini belum dijelaskan, apakah yang dimaksudkan terbatas pada malam hari? Atau terbatas yang lainnya?