Khittah NU Dalam Bingkai Sejarah “Refleksi 33 Tahun Khittah Nahdlatul Ulama”

Kamis, 12 Januari 2017 11:51 WIB
720x ditampilkan Berita Utama Kamaly Khittah NU Releksi Khittah NU Ma

Sebagaimana maklum, bahwa kata khittah berasal dari akar kata khaththa, yang bermakna menulis dan merencanakan. Kata khiththah kemudian bermakna garis dan thariqah (jalan)”. Kata khiththah ini sangat dikenal kalangan masyarakat Nahdliyin, terutama sejak tahun 1984. Pada tahun 1984 itu, NU menyelenggarakan Muktamar ke-27 di PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Muktamarin berhasil memformulasikan garis-garis perjuangan NU yang sudah lama ada ke dalam formulasi yang disebut sebagai “Khittah NU”.

Sebagai formulasi yang kemudian menjadi rumusan “Khittah NU”, maka tahun 1984 bukan tahun kelahirannya. Kelahiran khittah NU sebagai garis, nilai-nilai, dan jalan perjuangan, sesungguhnya bersamaan dengan tradisi dan nilai-nilai di pesantren dan masyarakat NU. Keberadaan Khittah NU jauh sebelum tahun 1984, bahkan juga sebelum NU berdiri sekalipun dalam bentuk tradisi turun temurun dan melekat secara oral dan akhlak. “Khittah NU” yang juga disebut “Khittah 26”. Kata “khittah 26” ini merujuk pada garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan. Pada saat itu, pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan belaka. 

Hanya saja, seiring perkembangan zaman, garis perjuangan sosial keagamaan NU ini, mengalami perubahan ketika NU bergerak di bidang politik praktis. Pengalaman NU ke dalam politik praktis, terjadi ketika NU menjadi partai politik sendiri sejak 1952. Setelah itu NU melebur ke dalam PPP (Partai Persatu                an Pembangunan) sejak 5 Januari 1973. Ketika NU menjadi partai politik, banyak kritik yang muncul dari kalangan NU sendiri, yang salah satunya menyebutkan bahwa “elit-elit politik” dianggap tidak banyak mengurus umat. Kritik-kritik ini berujung pada perjuangan dan perlunya kembali kepada khittah yang lebih focus pada pemberdayaan warga Nahdliyyin.

Sejatinya, perjuangan kembali pada khittah sudah diusahakan sejak akhir tahun 1950-an. Contohnya, pada Muktamar NU ke-22 di Jakarta tanggal 13-18 Desember 1959, seorang wakil cabang NU Mojokerto bernama KH Achyat Chalimi telah menyuarakannya. KH. Achyat mengingatkan peranan partai politik NU telah hilang, diganti perorangan, hingga partai sebagi alat sudah kehilangan kekuatannya. Kiai Achyat mengusulkan agar NU kembali ke khittah pada tahun 1926. Hanya saja, usul itu tidak diterima sebagai keputusan muktamar. Usul ini hanya arus kecil yang dianggap sebelah mata sehingga tidak memiliki dampak pada pergerakan Khittah itu sendiri.

Demikian juga, kelompok "pro jam`iyah" pada tahun 1960 menggunakan warta berkala Syuriyah untuk menyuarakan perlunya NU kembali ke khittah. Gagasan agar NU kembali ke khittah juga disuarakan kembali pada Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo. Akan tetapi gagasan tersebut banyak ditentang oleh muktamirin yang memenangkan NU sebagai partai politik. Nampaknya, gema suara politik NU masih menjadi dominan pada saat itu sehingga suara Khittah yang pro pemberdayaan tidak mendapat tempat di kalangan muktamirin. 

Pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971, gagasan mengembalikan NU ke khittah muncul kembali dalam khutbah iftitâh Rais Am, KH. Abdul Wahab Hasbullah. Saat itu Mbah Wahab mengajak muktamirin untuk kembali ke Khittah NU 1926 sebagai gerakan sosial-keagamaan, meski ajakan ini tetap tidak mendapat sambutan yang hangat pada muktamirin.

Akhirnya, gagasan kembali ke khittah semakin mendapat tempat pada Muktamar NU ke-26 di Semarang (5-11 Juni 1979). Meski Muktamirin masih mempertahankan posisi NU sebagai bagian dari partai politik (di dalam PPP), tetapi muktamirin menyetujui program yang bertujuan menghayati makna dan seruan kembali ke khittah 26. Di Semarang ini pula tulisan KH. Achmad Shidiq tentang Khittah Nahdliyah telah dibaca aktivis-aktivis NU dan mereka ikut mempopulerkan terma khittah NU.

Gagasan kembali ke Khittah NU semakin nyata setelah Munas Alim Ulama di Kaliurang tahun 1981 dan di Situbondo tahun 1983. Munas Alim Ulama Di Situbondo menjadi langkah strategis mengembalikan NU pada garis perjuangan 1926 sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah. Pada Munas Alim Ulama 1983 Kiai As'ad Syamsul Arifin diminta para kiai sepuh untuk mcnghandle NU agar lepas dari kemelut politik yang berlarut-larut merugikan NU dan kaum nahdliyyin ini. Kiai As'ad Syamsul Arifin pada tahun 1983 itu 'mengambil-alih' NU berdasarkan kesepakatan para kiai sepuh seperti KH Achamd Shiddiq (Jember) KH Machrus Ali (Lirboyo, Kediri), KH Yusuf Hasyim (Jombang), KH Ali Ma'shiim (Yogyakarta), KH Anwar Musyaddad (Garut, Jabar), KH Ali Addary (Medan) dan kiai sebagainya. Maka kemudian ditetapkan Munas (1983) dan Muktamar ke 27 (1984) untuk dua agenda penting: Kembali ke Khittah 1926 & pemilihan Ketua Tanfidzi baru PBNU. Agenda Kembali Khittah Ashliyyah (1926) dan terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Tanfidzi tidak terlepas dari peran Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai tuan rumah Munas dan Muktamar.

Pada Munas Alim Ulama di Situbondo dibentuk “Komisi Pemulihan Khittah NU”. Komisi ini dipimpin KH Chamid Widjaya, sekretaris HM Said Budairi, dan wakil sekretaris H. Anwar Nurris.  Komisi ini berhasil menyepakati “Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila,” kedudukan ulama di dalamnya, hubungan NU dan politik, dan makna Khittah NU 1926. Hasil-hasil dari Munas Alim Ulama ini kemudian ditetapkan sebagi hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 setelah melalui diskusi dan perdebatan yang intens. Muktamar NU di Situbondo inilah yang berhasil memformulasikan rumusan Khittah NU.

Formulasi naskah Khittah NU di Situbondo ini sangat monumental karena menegaskan kembalinya NU sebagai jam`iyah diniyah-ijtima`iyah. Naskah ini mencakup pengertian Khittah NU, dasar-dasar paham keagamaan NU, sikap kemasyarakatan NU, perilaku yang dibentuk oleh dasar-dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, ikhtiar-ihtiar yang dilakukan NU, fungsi ulama di dalam jam`iyah, dan hubungan NU dengan bangsa. 

Dalam formulasi itu, ditegaskan pula bahwa jam`iyah secara organistoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Sementara dalam paham keagamaan, NU menegaskan sebagai penganut Ahlussunnah Waljama`ah dengan mendasarkan pahamnya pada sumber Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Dalam menafsirkan sumber-sumber itu, NU menganut pendekatan madzhab dengan mengikuti madzhab Ahlussunnah Waljama`ah (Aswaja) di bidang akidah, fiqih dan tasawuf.

Di bidang akidah, NU mengikuti dan mengakui paham Aswaja yang dipelopori Imam Abu Hasan al-Asy`ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Di bidang fiqih NU mengakui madzhab empat sebagai paham Aswaja yang masih bertahan sampai saat ini. Di bidang tasawuf NU mengikuti imam al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan imam-imam lain. Dalam penerapan nilai-nilai Aswaja, Khittah NU menjelaskan bahwa paham keagamana NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik dan sudah ada. NU dengan tegas menyebutkan tidak bermaksud menghapus nilai-nilai tersebut. Dari sini aspek lokalitas NU sangat jelas dan ditekankan.

Dalam sikap kemasyarakatan, Khittah NU menjelaskan 4 prinsip Aswaja: tawasut (sikap tengah) dan i’tidal (berbuat adil), tasamuh (toleran terhadap perbedaan pandangan), tawazun (seimbang dalam berkhidmat kepada Tuhan, masyarakat, dan sesama umat manusia), dan amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan).

Fungsi ulama juga ditegaskan kembali oleh Khittah NU sebagai rantai pembawa paham Islam Ahlussunnah Waljama`ah. Ulama dalam posisi itu ditempatkan sebagai pengelola, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. Fungsi ulama ini tidak dimaksudkan sebagai penghalang kreativitas, tetapi justru sebaliknya: untuk mengawal kreativitas. 

Demikian juga, dalam hubungannya dengan kreativitas itu, Khittah NU menyebutkan bahwa jam`iyah NU harus: siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan; menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat; menjunjung tinggi kebersamaan masyarakat; menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan para ahlinya.

Khittah NU juga menegaskan aspek penting kaitannya dengan bangsa. Dalam soal ini, setiap warga NU diminta menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45. Sebagai bagian dari umat Islam Indonesia, masyarakat NU diminta senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, tasamuh, kebersamaan dan hidup berdampingan. Ini disadari karena Indonesia dan umat Islam Indonesia sendiri sangat majemuk.

Tampak sekali cita-cita Khittah NU yang diformulasikan tahun 1984 itu begitu luhur. Juga tampak Khittah NU menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan yang akan mengurus masalah-masalah umat. Hanya saja, dalam praktik, tarikan politik praktis selalu menjadi dinamika yang mempengaruhi eksistensi jam`iyah NU. Di titik-titik demikian, Khittah NU selalu menghadapi kenyataan krisis, pertarungan internal, dan sekaligus dinamis di tengah kebangsaan dan dunia global.

Hanya saja, seperti dikatakan KH. Abd Muchit Muzadi, yang ikut merumuskan Khittah NU, sebelum Khittah ini disosialisasikan dengan baik, khittah NU telah menjadi media untuk kepentingan partai politik. Pada saat tahun 1984, khittah NU digunakan sebagai alat untuk menggembosi PPP. Demikian juga, di masa reformasi (1998-sekarang), Khittah NU digunakan sebagai alat untuk menghalangi partisipasi warga NU dalam berpolitik praktis. Sementara, bagi kalangan politisi NU, khittah NU dianggap sebagai angin lalu yang tidak diperlukan dalam meraih tujuan-tujuan NU.

Bertolak dari sinilah, maka menjadi penting menyelenggarakan Halaqah Khittah Nahdliyah sebagai bentuk penguatan, pengembangan dan sosialisasi Khittah NU di masa sekarang. Sehingga dapat terselengara Seminar dan Halaqah Ulama di PP. Salafiyah Syafi’iyah pada tanggal 11-12 Januari 2017.  [MA/TA]